Balai Veteriner Banjarbaru Dampingi Pengendalian PMK di Kabupaten Kobar

MMC Kobar - Sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat (Kementerian Pertanian) kepada pemerintah daerah, Balai Veteriner Banjarbaru Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Selasa (21/01) melakukan pendampingan intensif dalam upaya pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) selama 2 minggu di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menekan risiko penyebaran PMK, yang berpotensi mengancam populasi ternak dan sektor peternakan di daerah.

Kepala Balai Veteriner Banjarbaru, Putut, menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan memberikan dukungan teknis, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat peternak. 

“Kami hadir untuk memastikan langkah-langkah pengendalian PMK berjalan sesuai protokol. Surveilans, tracing, edukasi, penanganan kasus, serta biosekuriti menjadi fokus utama kami di Kotawaringin Barat selama 2 minggu ini,” jelas Putut.

Selama pendampingan, Balai Veteriner Banjarbaru bersama tim Kesehatan Hewan Dinas Pertanian terkait melaksanakan sejumlah kegiatan, di antaranya : 

1. Inspeksi, dilakukan di beberapa peternakan untuk mengidentifikasi gejala PMK; 
2. Pengambilan sampel dari ternak yang terduga terinfeksi juga diambil untuk pengujian laboratorium; 
3. KIE kepada peternak berupa penyuluhan tentang gejala klinis PMK dan langkah pencegahan. Sosialisasi juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan kandang dan memperketat biosekuriti;  
4. Biosekuriti berupa penyemprotan desinfektan di RPH dan lokasi peternakan.

Kepala Distan Kobar, Budi Hastuti, menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan dukungan Balai Veteriner Banjarbaru dalam penanganan PMK di Kotawaringin Barat. “Kolaborasi ini sangat berarti bagi kami. Dengan dukungan Balai Veteriner Banjarbaru, saya optimis kasus PMK di Kotawaringin Barat dapat ditekan, sehingga sektor peternakan tetap tangguh,” ujar Kris.

Pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat langkah preventif dan responsif di Kabupaten Kotawaringin Barat, guna melindungi kelangsungan hidup ternak dan menjaga perekonomian daerah.