Jan
24
MMC Kobar – Sebagai bagian dari transparansi APBN, KPPN Pangkalan Bun merilis Kinerja APBN Wilayah Kerja Kemenkeu Satu Pangkalan Bun sampai dengan 31 Desember 2024, yang meliputi pendapatan, belanja K/L, serta Transfer ke Daerah.
Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan yang dihimpun oleh KPP Pratama Pangkalan Bun, KPP BC Pangkalan Bun, dan KPKNL Pangkalan Bun, serta belanja negara yang disalurkan oleh KPPN Pangkalan Bun baik kepada Satuan Kerja K/L maupun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.
Kinerja Pendapatan Negara per 31 Desember 2024
Kinerja pendapatan negara tumbuh positif dibandingkan tahun lalu. Sampai dengan akhir Desember 2024, berdasarkan data yang dihimpun dari KPP Pratama Pangkalan Bun dan KPP Bea Cukai Pangkalan Bun, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp2.974,8 M atau 102,9%% dari target, mengalami kenaikan dari periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp355,3 M (13,3%, yoy).
Komponen pendapatan didominasi oleh PPh (Non Migas) sebesar Rp1.302,0 M dan PPN sebesar Rp1.036,4 M. Disamping itu, Bea Keluar yang dipungut dari ekspor mencapai Rp408,7 M dan Bea Masuk sebesar Rp940,0 Juta. PNBP mengalami pertumbuhan sebesar Rp10,6 M (13%, yoy) dengan total capaian realisasi sampai dengan akhir Desember sebesar Rp92,3 M atau 310,6% dari target.
Kinerja Belanja Negara per 31 Desember 2024
Sementara itu, kinerja belanja yang bersumber dari APBN juga tumbuh positif. Belanja APBN yang disalurkan oleh KPPN Pangkalan Bun sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai Rp3.292,0 M (99,2% dari total pagu), mengalami penurunan sebesar Rp252,7 M (turun 7,2% yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Penurunan tersebut diakibatkan dari penurunan pagu belanja TKD yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, mengecilnya pagu belanja TKD memberikan pertanda baik kemandirian daerah dalam membiayai belanjanya yang meningkat.
Realisasi APBN tersebut terdiri atas realisasi Belanja satker kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp537,7 M (98,7% dari pagu), tumbuh positif sebesar Rp88,7 M (19,8% yoy), serta realisasi penyaluran Transfer ke Daerah yang mencapai Rp2.754,2 M (atau 99,3% dari total alokasi Dana TKD), mengalami penurunan sebesar Rp343,5 M (11,1% yoy).
Kenaikan realisasi belanja K/L didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat, yang didominasi oleh jumlah kenaikan belanja barang sebesar Rp63,1 M (34,9%, yoy), dengan realisasi senilai Rp243,9 M.
Persentase realisasi TKD tertinggi adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Insentif Fiskal yang telah mencapai 100% dari pagunya. Realisasi DBH sebesar Rp591,4 M, realisasi DAU sebesar Rp1.535,9 M (99,7% dari pagu DAU), realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp239,6 M (96,5% dari pagu), realisasi DAK Fisik sebesar Rp187,4 M (96,5% dari pagu), realisasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp26,8 M atau 100% dari pagu, serta realisasi Dana Desa sebesar Rp172,8 M atau 99,9% dari pagunya.
Rekomendasi
Sehubungan dengan berkahirnya tahun anggaran 2024, satuan kerja memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan periode Unaudited TA 2024 (periode 13) sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, memasuki tahun anggaran 2025, satuan kerja dihimbau untuk melakukan pemutakhiran RPD halaman III DIPA serta target capaian output, melakukan analisis terkait anggaran yang harus diefisiensi sesuai Intruksi Presiden, dan melaksanakan kegiatan dengan optimal dengan mempertimbangkan efisiensi perjalanan dinas.
#TREFA
#KemenkeuSatu
#KemenkeuTepercaya
