Jan
03
MMC Kobar – Senin (30/12) Sebagai bagian dari transparansi APBN, KPPN Pangkalan Bun merilis Kinerja APBN Wilayah Kerja Kemenkeu Satu Pangkalan Bun sampai dengan 30 November 2024, yang meliputi pendapatan, belanja K/L, serta Transfer ke Daerah.
Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan yang dihimpun oleh KPP Pratama Pangkalan Bun, KPP BC Pangkalan Bun, dan KPKNL Pangkalan Bun, serta belanja negara yang disalurkan oleh KPPN Pangkalan Bun baik kepada Satuan Kerja K/L maupun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.
Kinerja Pendapatan Negara per 30 November 2024
Kinerja pendapatan negara tumbuh positif dibandingkan tahun lalu. Sampai dengan akhir November 2024, berdasarkan data yang dihimpun dari KPP Pratama Pangkalan Bun dan KPP Bea Cukai Pangkalan Bun, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp2.547,2 M atau 90,4% dari target, mengalami kenaikan dari periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp117,6 M (4,8%, yoy).
Komponen pendapatan didominasi oleh PPh (Non Migas) sebesar Rp1.182,3 M dan PPN sebesar Rp905,7 M. Disamping itu, Bea Keluar yang dipungut dari ekspor mencapai Rp278,0 M dan Bea Masuk sebesar Rp938,9 Juta. PNBP mengalami pertumbuhan sebesar Rp635,6 Juta (1,2 %, yoy) dengan total capaian realisasi sampai dengan akhir November sebesar Rp53,8 M atau 177% dari target.
Kinerja Belanja Negara per 30 November 2024
Sementara itu, kinerja belanja yang bersumber dari APBN juga tumbuh positif. Belanja APBN yang disalurkan oleh KPPN Pangkalan Bun sampai dengan akhir Noveber 2024 mencapai Rp3.103,3 M (94,6% dari total pagu), mengalami peningkatan sebesar Rp284,2 M (10,1%) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.
Realisasi APBN tersebut terdiri atas realisasi Belanja satker kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp440,6 M (80,1% dari pagu), tumbuh positif sebesar Rp45,1 M (11,4% yoy), serta realisasi penyaluran Transfer ke Daerah yang mencapai Rp2.662,7 M (atau 97,6% dari total alokasi Dana TKD), mengalami peningkatan sebesar Rp239,0 M (9,9% yoy).
Kenaikan realisasi belanja K/L didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat, yang didominasi oleh jumlah kenaikan belanja barang sebesar Rp26,2 M (16,7%, yoy), dengan realisasisenilai Rp185,5 M.
Persentase realisasi TKD tertinggi adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah mencapai 100% dari total alokasi DBH (dengan realisasi sebesar Rp546,0 M), realisasi DAU sebesar Rp1.528,5 M (99,2% dari pagu DAU), realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp220,8 M (88,9% dari pagu), realisasi DAK Fisik sebesar Rp171,9 M (88,5% dari pagu), realisasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp23,8 M atau 89% dari pagu, serta realisasi Dana Desa sebesar Rp171,3 M atau 99,1% dari pagunya.
Rekomendasi
Menjelang pergantian tahun anggaran, KPPN Pangkalan Bun menyampaikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Vertikal K/L untuk kuasa pengguna anggaran (KPA) agar melakukan perhitungan dan memperkirakan kebutuhan belanja pegawai secara akurat termasuk gaji tunjangan dan uang lembur serta menghitung sisa anggaran dari belanja lain apakah cukup untuk menutupi kekurangan belanja pegawai.
#TREFA
#KemenkeuSatu
#KemenkeuTepercaya
